Berkomitmen Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), BP2P Maluku keluarkan Kebijakan

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku sebagai salah satu unit pelayanan publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berkomitmen dalam Anti Penyuapan dengan ketentuan:

1. Setiap pegawai wajib meningkatkan kepedulian dengan itikad baik atas dasar keyakinan yang wajar bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi serta secara konsisten menolak segala bentuk penyuapan ataupun tindakan korupsi;

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;

3. Melibatkan seluruh pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku dalam mendeteksi dan menanggapi segala bentuk tindakan penyuapan maupun korupsi melalui whistleblowing system;

4. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk mengawasi rancangan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) BP2P Maluku, serta memiliki akses langsung kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak atas adanya isu, pelaporan insiden penyupan dan melakukan tindakan tegas atas indisipliner;

5. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap persyaratan Sistem Manajemen untuk mencapai sasaran anti penyuapan;

6. Tidak memberikan hukuman ataupun sanksi serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor atas kepeduliannya dalam program anti penyuapan melalui whistleblowing system.

Kebijakan Anti Penyuapan ini akan senantiasa dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam rencana kerja anti penyuapan dan sasaran anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya. Konsekuensi jika tidak sesuai dengan Kebijakan ini akan diberikan sanksi tegas berdasarkan peraturan yang berlaku.